Berita Terkini

Bengkalis – KPU Kabupaten Bengkalis melaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim yang berada di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis, pada Jumat (25/07/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial, sejalan dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2458/SDM.06.7-SD/03/2025. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bengkalis, acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan doa bersama yang berlangsung khidmat. Doa dipanjatkan untuk kelancaran tugas-tugas kelembagaan serta keberkahan bagi keluarga besar KPU dan masyarakat sekitar. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Agung Kurniawan serta Dody Setiawan. Dalam sambutannya, Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur dan kepedulian sosial KPU terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim di sekitar lingkungan kerja. “Kami berharap santunan ini bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi adik-adik yatim yang hadir hari ini. Ini juga menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan empati,” ujar Agung. Acara berjalan dengan lancar dan penuh kehangatan. Suasana kekeluargaan sangat terasa dalam setiap rangkaian kegiatan, mulai dari doa bersama hingga pemberian santunan. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. #KPUBengkalis #KPUMelayani

Bengkalis – Dalam rangka penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Sekretaris KPU Provinsi Riau, Rudinal B, melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Bengkalis pada Kamis (24/07/2025). Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Agung Kurniawan, didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis, Dody Setiawan, para Kasubbag, serta seluruh staf sekretariat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Dalam arahannya, Rudinal menyampaikan beberapa poin penting sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan optimalisasi peran kelembagaan di tingkat kabupaten/kota: Kelengkapan Dokumen SPJ Pilkada 2024 khususnya sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan dari BPK. Pemaksimalan Kegiatan Non Tahapan, meskipun terdapat efisiensi anggaran, KPU diharapkan tetap aktif menjalankan program-program edukatif dan kelembagaan yang bersifat strategis. Pembinaan SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis terkhusus kepada CPNS untuk memahami secara utuh tugas dari setiap subbagian, serta mendalami pengetahuan tentang kepemiluan. Serta kepada Staf Non ASN yang sedang mengikuti seleksi PPPK Gelombang II Tahun anggaran 2024 agar memperhatikan dan melengkapi setiap syarat yang dibutuhkan dalam pemberkasan dan Pengisian DRH. Tak hanya itu, Rudinal juga memberikan apresiasi khusus kepada KPU Kabupaten Bengkalis atas upaya aktif dalam mempublikasikan informasi kegiatan kelembagaan secara konsisten melalui media sosial dan laman resmi KPU. Ia menilai langkah tersebut sangat penting dalam membangun keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan arahan yang diberikan, yang menjadi motivasi dalam memperkuat soliditas internal dan pelayanan kepada publik secara lebih maksimal.

Bengkalis – KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Kajian Hukum Seri II Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau secara daring pada Rabu, (23/07/2025), pukul 09.00 WIB melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Sri Jumarni, Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum Irwan Arif Saputra, serta staf Sekretariat KPU Bengkalis yang hadir bersama di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Kajian hukum kali ini mengangkat topik Putusan Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024. Hadir sebagai narasumber Azhar Hasibuan (Anggota KPU Rokan Hulu), pemantik Supriyanto (Anggota KPU Riau), dan pembanding Azhari Ridwan (Anggota KPU Indragiri Hulu). Kegiatan kajian hukum ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh KPU Provinsi Riau secara bergilir dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan dalam menyikapi dinamika hukum Pemilu dan Pemilihan di daerah.   #KPUBengkalis #KPUMelayani

Bengkalis — Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Asesor Satuan Kerja dalam Melakukan Pengisian Kertas Kerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (17/07/2025) dan diikuti oleh Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum, Irwan Arif Saputra, beserta staf Subbag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Bengkalis dari Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Tim Asesor satuan kerja dalam memahami dan mengimplementasikan pengisian kertas kerja penilaian mandiri atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Melalui penguatan ini, diharapkan setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun laporan penilaian maturitas SPIP yang akurat, relevan, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. KPU Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan penguatan kelembagaan, serta komitmen untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. #KPUBengkalis #KPUMelayani

Bengkalis — KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Launching e-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau pada Rabu, 16 Juli 2025, secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Agung Kurniawan, serta Penjabat PPID KPU Kabupaten Bengkalis, Surya Arjuna dan Staf, dari Aula Lantai II Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Acara launching ini merupakan bagian dari upaya Komisi Informasi Provinsi Riau dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik se-Provinsi Riau, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Tatang Yudiansyah dan Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, dilanjutkan dengan pemaparan panduan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) untuk e-Monev tahun 2025, serta sesi tanya jawab interaktif. Dengan mengikuti kegiatan ini, KPU Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperkuat keterbukaan serta transparansi kepada masyarakat.

Bengkalis - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Zoom Meeting Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional yang diselenggarakan oleh KPU RI secara Daring pada Senin, (14/07/ 2025). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis Dody Setiawan, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Budy Mustika, serta staf Subbagian Rendatin. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi dokumen SAKIP, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran capaian, hingga evaluasi akuntabilitas yang sejalan dengan pedoman dari Kementerian PAN-RB. KPU Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui penguatan kapasitas ASN dalam implementasi SAKIP, diharapkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja instansi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.