Berita Terkini

Bengkalis - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Zoom Meeting Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional yang diselenggarakan oleh KPU RI secara Daring pada Senin, (14/07/ 2025). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis Dody Setiawan, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Budy Mustika, serta staf Subbagian Rendatin. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi dokumen SAKIP, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran capaian, hingga evaluasi akuntabilitas yang sejalan dengan pedoman dari Kementerian PAN-RB. KPU Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui penguatan kapasitas ASN dalam implementasi SAKIP, diharapkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja instansi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Bengkalis – KPU Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan rutin Kajian Hukum Seri I yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Riau pada Rabu (09/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan mengangkat tema Putusan Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Kegiatan ini menghadirkan Berlian Littaqwa, Anggota KPU Kabupaten Siak sebagai narasumber utama, dengan Supriyanto, Anggota KPU Provinsi Riau sebagai pemantik diskusi, serta Husni Setiawan, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pembanding. Dari KPU Kabupaten Bengkalis, kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Agung Kurniawan, Anggota KPU Suhardi, Zulkifli, dan Sri Jumarni, serta Sekretaris KPU Bengkalis Dody Setiawan. Turut hadir pula Plt. Kasubbag Parmas dan SDM, Irwan Arif Saputra beserta staf sekretariat di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Kabupaten Bengkalis.   Kajian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, khususnya yang terjadi di tingkat kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU dapat meningkatkan kapasitas dan integritas dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. KPU Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pembelajaran berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemilu yang akuntabel dan profesional.

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 [Unduh Disini]

KPU Kabupaten Bengkalis melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Kedua Tahun 2025 pada Rabu (02/07/2025), bertempat di Aula Lantai II Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Agung Kurniawan, dan dipimpin oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Sri Jumarni, selaku leading sector kegiatan. Turut hadir dan mendampingi dalam pelaksanaan pleno, Anggota KPU lainnya yaitu Suhardi, Mukhlasin, dan Zulkifli. Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), perwakilan Polres Bengkalis, serta stakeholder lainnya dan perwakilan partai politik se-Kabupaten Bengkalis. Dalam pemaparan hasil rekapitulasi, jumlah data pemilih berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 465.677 pemilih, terdiri dari 236.892 pemilih laki-laki dan 228.785 pemilih perempuan. Melalui rapat pleno ini, KPU Kabupaten Bengkalis terus berkomitmen menjaga akurasi data pemilih secara berkala, guna memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. #KPUBengkalis #KPUMelayani

Bengkalis – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Rabu (25/06/2025). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Bengkalis, kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Surya Arjuna, bersama Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta staf pendukung. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, yang mewakili Sekretaris Jenderal KPU RI. Dalam sambutannya, Wima menekankan pentingnya KPU sebagai badan publik untuk memastikan akses permohonan informasi dapat dilakukan secara terbuka, transparan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. “KPU harus memastikan pelayanan informasi publik dilakukan secara profesional, termasuk menyediakan tempat dan petugas layanan informasi yang ramah dan responsif. Hal ini termasuk juga dalam mengelola informasi yang dikecualikan, terutama yang memuat data pribadi,” ungkap Wima. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam memperkuat sistem layanan informasi publik dan dokumentasi melalui PPID, guna mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. #KPUBengkalis #KPUMelayani

Bengkalis – KPU Kabupaten Bengkalis mengadakan kegiatan koordinasi secara daring dengan Partai Politik se-Kabupaten Bengkalis pada Senin (30/06/2025). Kegiatan ini difokuskan pada Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, khususnya dalam memastikan validitas dan akurasi data keanggotaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Agung Kurniawan, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Zulkifli, Anggota KPU Divisi Hukum Suhardi, Anggota KPU Divisi Rendatin Sri Jumarni, serta Kasubbag Teknis dan Hukum Irwan Arif Saputra beserta staf. KPU Bengkalis menekankan pentingnya partisipasi aktif partai politik dalam menjaga data keanggotaan yang valid dan akurat, sebagai dasar dalam menjamin transparansi dan integritas proses pemilu mendatang. Keanggotaan Partai Politik yang terbarui secara berkelanjutan juga akan memudahkan proses verifikasi administrasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Melalui forum ini, KPU berharap terjalin komunikasi yang konstruktif dan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola data partai politik di tingkat daerah.